JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 2.550.800 sertifikat tanah serentak se-Indonesia, Senin (4/12/2023). Penyerahan sertifikat berlangsung secara daring dan luring di Istana Negara, Jakarta.
Sertifikat diserahkan kepada 10 perwakilan penerima yang terdiri dari tujuh perwakilan masyarakat dan tiga penerima sertifikat aset instansi pemerintah. Ketiga penerima sertifikat aset pemerintah yang hadir di antaranya Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Berbeda dari penyerahan sertifikat sebelumnya, kali ini sertifikat yang diserahkan kepada 10 perwakilan penerima merupakan sertifikat tanah elektronik yang baru diluncurkan presiden dalam kesempatan yang sama.
Jokowi mengapresiasi kecepatan kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan bidang tanah di Indonesia, sehingga hari ini dipastikan sudah 109 juta bidang tanah terdaftar.
“Yang saya lihat memang di Kantor-kantor BPN kerjanya sampai malam terus, harusnya seperti itu memberikan layanan kepada masyarakat. Kecepatan ini yang terus akan kita dorong,” ungkapnya.
Lebih lanjut presiden menerangkan, sertifikat yang diterima masyarakat bisa dipakai untuk menambah modal usaha melalui lembaga keuangan formal. Namun, ia mengingatkan agar modal usaha yang didapat masyarakat digunakan secara bijak.
“Tolong kalau ingin dipakai untuk agunan ke bank dihitung, dikalkulasi bisa nyicil tidak, bulanan pokoknya, untung usahanya berapa, jangan sampai sertifikat sudah kita serahkan, dipakai untuk agunan, dua tahun kemudian sertifikatnya hilang, hati-hati,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Joko Widodo juga mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga termasuk TNI, POLRI, BUMN, dan pemerintah daerah untuk menertibkan administrasi tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimiliki.
Jokowi mengatakan Agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut dan saya tidak ingin mendengar lagi aset-aset yang tidur, yang ditelantarkan.
“Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mengawal program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) dan selamat kepada para penerima sertifikat,” lanjut Jokowi.
Menteri ATR/Kepala BPN dalam laporannya menyampaikan, dari hasil penyertifikatan tanah sejak tahun 2017 terdapat penambahan nilai ekonomi.
“Penambahan nilai ekonomi dari hasil penyertifikatan tanah sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai Rp5.988 triliun dan 96%-nya beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan,” terangnya.
Ia juga melaporkan, Kementerian ATR/BPN telah menemukan formula sebagai bentuk penyelesaian hambatan dalam pendaftaran tanah, utamanya untuk tanah ulayat, tumpang tindih antara masyarakat dengan aset negara, dan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan.
“Terobosan yang telah dilakukan untuk tanah ulayat adalah dengan memberikan Hak Pengelolaan (HPL) bagi tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatra Barat dan Papua,” jelas Hadi Tjahjanto.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan