JAKARTA – Majalah Keadilan kembali berkasus, setelah sebelumnya Majalah keadilan diadukan ke Dewan Pers oleh Ketua Umum LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim dan di putus bersalah oleh Dewan Pers dengan Surat no 43/PPR-DP/XII/2021 yang berisi bahwa berita Majalah Keadilan berisi opini menghakimi dan tidak berimbang.

Kali ini Majalah Keadilan di Gugat secara perdata di PN Jakarta Pusat atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum karena memuat berita yang berisi pencemaran nama baik dan fitnah yang menimbulkan kerugian. Rabu (22/12/2021).

Sugi selaku Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm menegaskan “Alvin Lim memberikan kuasa ke LQ Indonesia Lawfirm karena merasa dirugikan atas tindakan Majalah keadilan,” terang Sugi melalui siaran pers nya kepada IndonesiaParlemen.Com. Rabu (22/12/2021).

Sugi menambahkan, bahwa LQ tidak gegabah dalam mengambil tindakan hukum, berbeda dengan Panda Nababan yang dengan gegabah membuat LP tanpa bukti dan unsur pidana yang kuat. Alhasil LP Panda Nababan terhadap Alvin Lim dan Sugi sudah berbulan-bulan mandek karena alat bukti dan unsur pidana tidak mendukung aduannya, apalagi yang dilaporkan adalah aparat penegak hukum yang menjalankan tugas yang memiliki imunitas sesuai Undang-undang.

“LQ Indonesia Lawfirm belakangan mendaftarkan gugatan karena LQ mempersiapkan semua alat bukti baik surat maupun mempersiapkan saksi agar kuat posisi hukum dan duduk perkara kasusnya. Setelah ini, LQ Indonesia Lawfirm akan membuat Laporan Polisi pula untuk memproses pidananya setelah alat bukti pidana lengkap,” ucapnya.

Sugi menghimbau kepada masyarakat untuk lebih selektif memilih media mana yang akan dibaca.

“Bagi korban lain yang merasa dicemarkan oleh Majalah Keadilan dapat menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di 0818-0489-0999 untuk mendapatkan bantuan hukum,” tuturnya.

Sebelumnya, Panda Nababan selaku pemilik Majalah Keadilan, melaporkan Alvin Lim dan Sugi ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Melalui kuasanya, Majalah Keadilan mengadakan pers release di Polda Metro Jaya dan menyalahkan dan mengancam akan mengadukan Dewan Pers karena merasa putusan dewan pers tidak adil dan memihak. (Cu)