JAKARTA – Korban investasi bodong yang melibatkan PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) terus meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Raja Sapta Oktohari dari jabatannya sebagai ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI).
Setelah kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm, giliran para korban nasabah dari perusahaan gagal bayar PT MPIP, dimana RSO menjadi direktur utama, yang meminta hal tersebut.
Sebagai informasi, RSO dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan pidana penipuan dan penggelapan, serta pasal terkait perbankan dan dugaan pencucian uang, terkait gagal bayar MPIP.
“Bagaimana seseorang yang enam kali mangkir dari panggilan polisi, menjadi ketua organisasi olahraga pemerintah? Selalu alasan sibuk kerjaan jadi tidak ada waktu untuk menghadiri panggilan polisi,” ujar A, salah seorang nasabah atau korban PT MPIP, Sabtu (22/1/2022).
Permintaan pencopotan ini bertujuan agar RSO bisa fokus dengan kasus hukum yang kini telah naik ke penyidikan tersebut. Serta agar tak ada penyalahgunaan wewenang dari posisi RSO yang notabene juga merupakan pejabat negara.
Terlebih, perkara ini merupakan persoalan serius, lantaran kerugian korban diperkirakan sebesar Rp6,7 triliun dengan korban sebanyak 6 ribu orang.
“Jangan sampai jadi polemik atau skandal negara yang memalukan reputasi negara Indonesia, dimana seorang pejabat berlindung di balik jabatannya untuk menghindari kasus hukum,” ucap A.
Baik A maupun korban lainnya, mengaku miris dengan kasus ini. Sebab cukup banyak korban yang kehilangan uangnya dengan nilai yang fantastis, namun di sisi lain RSO disebutnya kerap kali pamer gaya hidup mewah.
Ini, kata dia merupakan hal ironis mengingat cukup banyak korban yang sakit hingga meninggal dunia gara-gara menuntut haknya kembali.
“Apalagi gaya hidup RSO yang naik yacht dan private jet dipamerkan di media sosial mengusik rasa keadilan masyarakat terutama korban MPIP yang saat ini hidup menderita kehilangan dana investasi nya,” tutur A.
“Melihat gaya hidup RSO yang pamer kemewahan, jelas tidak mencerminkan perilaku pejabat negara yang etis. Apalagi kalau pejabat tersebut diduga mengemplang dana masyarakat Rp6 triliun lebih. Presiden Jokowi diharapkan memberikan perhatian terhadap kasus ini,”, imbuh A.
Selain kuasa hukum dan korban, desakan agar Presiden Jokowi mencopot RSO juga datang dari dunia maya, melalui petisi online
Tinggalkan Balasan