Mendagri Tiito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). Dok: Kemendagri

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jelang tutup tahun anggaran 2022, langkah tersebut perlu dilakukan Pemda terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat tersebut dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Tito mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatannya di atas 85 persen. Dirinya juga meminta Pemda yang pendapatannya masih di bawah angka tersebut untuk meningkatkan kinerja.

Apresiasi juga disampaikan Mendagri kepada Pemda yang berhasil mencatatkan angka realisasi belanja yang cukup tinggi. Serupa dengan pendapatan, Mendagri juga meminta Pemda yang realisasi belanjanya rendah agar meningkatkan kinerja.

“Kemudian untuk realisasi belanja, tingkat nasional sudah 79,1 persen, artinya gabungan antara pusat dan daerah, tapi di daerah, kalau di pusat sudah tinggi-tinggi semua, Kemendagri sudah mencapai 88 persen, target 99 persen,” ujar Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti realisasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan terkait hal tersebut yaitu berupa pemberian subsidi untuk transportasi atau penanganan masalah lainnya sesuai yang dihadapi masing-masing daerah. Namun, berdasarkan data yang dikantongi Mendagri, dari total BTT provinsi dan kabupaten/kota sebanyak Rp22 triliun, baru Rp7,7 triliun yang telah direalisasikan.

“Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp14 triliun lebih yang dana BTT-nya belum dipakai oleh daerah-daerah,” ungkap dia.

Untuk itu dia meminta Pemda memanfaatkan BTT untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam mengendalikan inflasi. Dirinya mengakui beberapa daerah telah memanfaatkan anggaran BTT ini dengan maksimal. Namun sayangnya, tak sedikit pula Pemda yang belum memanfaatkan anggaran tersebut.

Jurnalis: Agung Nugroho