JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengklaim alokasi dana desa pasca pandemi Covid-19, diprioritaskan untuk program desa tanpa kemiskinan.
Menurutnya, pasca pandemi covid 19 sudah banyak pengurangan alokasi anggaran untuk pencegahan dan memutus penyebaran virus itu.
“Dulu ada alokasi anggaran, relawan desa, relawan covid.dari sosiaisasi penyegahan covid, penyedian tempat cuci tangan ditempat umum dengan sambun air mengalir, menyiapkan ruang isolasi mandiri di desa.Itukan semenjak turun (Penyebaran Covid 19) sudah gak di anggarkan lagi,” kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim kepada awak media usai acara Kemendes di Kuningan City,Kamis (23/6/2023).
Oleh karena itu, pengunaan dana desa kembali memprioritaskan program sesuai kebutuhan yang sempat tertunda di pedesaan.
“Bicara pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan, untuk desa tanpa kemiskinan 11 % dar total APBDesa, pendidikan desa berkualitas ini juga menjadi prioritas,” jelas dia.
Dia mengungkapkan Kemendes PDTT telah melaksanakan Konfigurasi APBDes tahun 2023 se- indonesia. Dia mengklaim, hanya di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia ir. Joko Widodo dapat terealisasi anggaran dana desa.
“Semenjak kepemimpinan Presiden Pak Jokowi banyak hal rekor yang terpecahkan ya.Dengan dana desa yang luar biasa, pembangunan desa yang masif dan lain-lain, belum pernah terjadi sejarah pembangunan desa se- indonesia,” pungkas Gus Halim.
Kemudian, perhitungan secara akumulatif APBDes yang berasal dari dana desa, pedapatan asli desa, pendapatan lain-lain total sebesar Rp.124 Triliyun merupakan nilai tertinggi tentang pembangunan di desa-desa.
“Harapannya ada pengawasan maksimal lagi dari masyarakat Rp. 124 Triliyun bukan angka kecil lagi, meskipun menyebar kalau di awasi dengan bagus oleh masyarakat.Saya yakin akan menimbulkan proses pembangunan yang luar biasa,” harap Gus Halim.
Jurnalis: Dirham
Tinggalkan Balasan