JAKARTA – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, menekankan perlunya tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada para pelaku korupsi.
Menurutnya, KPK harus memiliki keberanian untuk menindak para koruptor dan menghadirkan efek jera yang kuat dengan menyita harta mereka.
Baginya, korupsi harus dianggap sebagai perjuangan bersama yang membutuhkan solidaritas dan kesatuan tindakan.
“Saya tekankan, pentingnya KPK menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diadili sesuai dengan perbuatannya, tanpa terkecuali,” kata Jerry dalam webinar dengan tema “KPK Ungkap Korupsi di Lamongan, Siapa Selanjutnya?” dikutip Senin (2/10/2023).
Jerry juga ingin KPK fokus pada penegakan hukum dan tidak boleh terpengaruh pertimbangan politik atau faktor lainnya.
Mengenai biaya Pilkada yang tinggi, ia menyoroti potensi korupsi pasca-pemenangan.
“Pemimpin yang terpilih cenderung berusaha untuk mengembalikan biaya mahal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Terkait hal ini KPK juga harus melakukan penelusuran terhadap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” kata dia.
Jerry menuturkan, bahwa KPK sebagai lembaga anti-korupsi harus memastikan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan mereka, dan para pelaku korupsi harus dihadirkan di depan hukum untuk pertanggungjawaban apa yang telah mereka lakukan.
Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisaksi Edi Hardum mengatakan tentang pentingnya saksi sebagai alat bukti dalam kasus pidana, serta dokumen-dokumen terkait yang mendukung investigasi KPK.
“Kasus korupsi di Lamongan menjadi sorotan utama dalam webinar ini, dan para peserta acara memberikan apresiasi kepada KPK atas kerja keras mereka dalam mengungkap kasus tersebut,” kata dia.
Dia mengatakan bahwa seruan yang diutarakan adalah agar KPK terus bergerak untuk mengejar semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Keberlanjutan penegakan hukum dan perlunya kepastian hukum juga menjadi perhatian serius dalam acara ini. Partisipasi KPK diharapkan dapat membawa efek jera bagi aparatur sipil negara (ASN) di tempat lain dan memperkuat upaya menegakkan keadilan,” jelas Edi.
Edi menyebut bahwa pelaku korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi seringkali ada keterlibatan beberapa orang, bahkan hingga puluhan orang.
“KPK harus melakukan penelusuran mendalam untuk mengungkap jaringan korupsi yang mungkin terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menerima laporan masyarakat atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan rekaman percakapan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, KPK sedang mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi pekerjaan proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu.
“Kasus baru, pembangunan gedung di pemerintah daerah di sana. Pemkab berarti ya,” kata Asep dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/9/2023).
Direktur Penyidikan KPK itu menerangkan, tim penyidik KPK sudah melakukan upaya paksa penggeledahan.
Sejumlah tempat seperti rumah dinas bupati, Kantor Dinas PUPR hingga Kantor Pemkab Lamongan sudah dilakukan penggeledahan.
“Pokoknya tempat-tempat yang kita duga terkait dengan tindak pidana tersebut. Kalau tidak salah ini yang menyelenggarakan proyek itu PUPR di sana, kemudian kantor-kantor lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut termasuk pihak swasta,” terang Asep.
Apabila suatu perkara telah naik ke tahap penyidikan, maka KPK sudah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Akan tetapi, Asep belum menginformasikan detail identitas tersangka dimaksud.
Dia hanya memberi petunjuk salah satu tersangka merupakan pejabat di Dinas PUPR Kabupaten Lamongan.
“Ini terkait Pasal 2 dan Pasal 3. Belum ada hitungan (kerugian keuangan negara, red), baru kita ajukan. Tersangkanya nanti lah diumumkan,” kata Asep.
Tinggalkan Balasan